INFO PENDIDIKAN – Kebijakan Kemendikbudristek Perihal Tunjangan untuk Guru di Tahun 2023
Sobat pendidikan, setidaknya ada lima yang menjadi fokus kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) perihal tunjangan guru di Tahun 2023.
Melalui kebijakan-kebijakan ini, timbul berbagai pertanyaan. Salah satunya adalah, apakah kebijakan-kebijakan tersebut pro terhadap guru? Atau sebaliknya?
Diketahui, kesejahteraan bagi para guru bisa diperoleh dari berbagai hal salah satunya tunjangan, seperti tunjangan profesi guru atau TPG yang dikhususkan bagi guru sertifikasi, tunjangan khusus, dan lainnya.
Skema pemberian tunjangan bagi para guru penerima telah diatur sedemikian rupa, termasuk sumber dana yang dipergunakan untuk tunjangan guru.
Untuk tahun 2023, Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim menyebutkan akan menerapkan kebijakan baru yang lebih baik.
Pada penghujung tahun 2022, Nadiem telah menyebutkan anggaran Kemdikbud untuk tahun 2023. Dari total anggaran tersebut, tunjangan guru masuk dalam kategori anggaran terbesar.
Perlu diketahui, tunjangan guru, tunjangan dosen, KIP, hingga PIP masuk ke dalam kategori pendanaan wajib. Pendanaan wajib inilah yang menjadi anggaran terbesar Kemdikbud.
“Total anggaran Kemdikbud ristek 2023 sekitar Rp80,22 triliun dan komponen terbesar dari sini adalah pendanaan wajib sebesar Rp38,17 triliun,” tutur Nadiem.
Di samping anggaran pendanaan wajib, program prioritas Kemdikbud yakni Merdeka Belajar mendapatkan anggaran sejumlah Rp4, 57 triliun.
Nadiem menyebutkan bahwa nominal anggaran yang telah ditetapkan tersebut digunakan untuk beragam pengembangan di bidang pendidikan, seperti asesmen nasional hingga program Guru Penggerak.
Bukan hanya itu saja, program pendampingan kepada sekolah penggerak yang masuk dalam daerah 3T atau terdepan, terluar, tertingga dan program literasi juga masuk dalam anggaran tersebut.
Terkait penyaluran tunjangan untuk guru, Nadiem menyampaikan kabar gembira lain yang wajib diketahui para guru, khususnya penerima tunjangan.
1. Alokasi Dana Tunjangan Guru
Sebelumnya tunjangan sertifikasi guru dianggarkan melalui dana APBN, APBD dan sumber lain yang sah.
Kini, Kemdikbudristek berencana untuk mengubah tunjangan kepada guru dari DAU atau Dana Alokasi Umum.
Hal ini merupakan bagian dari kebijakan baru yang diterapkan oleh Kemdikbudristek dan Kemenkeu untuk tunjangan para guru, termasuk guru ASN PPPK.
2. Transfer Dana TPG Langsung ke Rekening Guru
Skema penyaluran ini merupakan suatu jebaruan kebijakan tunjangan guru 2023 yang sedang dirapatkan oleh Kemdikbudristek dan Kemenkeu.
Dimana, pada peraturan yang masih berlaku sebelumnya, dana tunjangan guru akan ditransfer terlebih dahulu ke pemerintah daerah lalu dibayarkan lewat pemda ke para guru penerima.
Kali ini, lewat kebijakan baru Nadiem ingin alur birokrasi tersebut dipersingkat. Sehingga nantinya, pemerintah pusat akan menjadi pihak yang langsung mentransfer tunjangan ke rekening para guru.
Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi para guru penerima tunjangan karena dana tunjangan bisa lebih cepat diperoleh lantaran alur birokrasinya lebih singkat.
3. Alokasi Tunjangan Guru sudah Melekat
UU APBN dan Peraturan Menteri Keuangan mengatur bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat bagi ASN terutama PPPK tidak bisa digunakan untuk hal lain.
Berdasarkan rapat dengar pendapat yang dilakukan dengan Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu, banyak anggota dewan yang menanyakan soal pengalihan gaji guru yang tidak digunakan untuk guru.
Karena masih ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang mempergunakan dana TPG untuk hal-hal lain yang tidak ada keterkaitannya sama sekali.
4. Banyak Tunjangan Guru yang Bisa Cair
Setidaknya ada tujuh tunjangan yang bisa didapatkan oleh seorang guru jika memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang berlaku. Berikut daftar tunjangan guru di Tahun 2023.
Tunjangan Sertifikasi Guru PSND
Pertama adalah tunjangan sertifikasi guru PNSD. Jumlah besaran tunjangan ini diatur dalam Permendikbud nomor 19 tahun 2019.
Berdasarkan juknis tersebut, guru mendapat tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok per bulan dengan metode pencairan tiga bulan atau triwulan.
Tunjangan Sertifikasi untuk CPNSD
Besaran tunjangan guru CPNSD yang diberikan sebesar 1 kali gaji pokok dikali 8% per bulan Permendikbud no 19 tahun 2019.
Gaji non ASN juga diatur dalam PP. No 15 tahun 2019. Ketentuan untuk gaji CPNS golongan gaji masuk golongan IIIa, yaitu Rp2.579.400 x 80% = Rp2.063.520.
Tunjangan untuk Guru PPPK
Pada tahun 2022 dan seterusnya terdapat tunjangan untuk guru PPPK yang diatur dalam Persesjen Kemdikbud No. 18 tahun 2021.
Jumlah besarannya yaitu 1 kali gaji pokok sesuai dengan SK masing-masing. Adapun peraturan gajinya tertuang dalam Perpres No. 98 tahun 2020.
Tunjangan Guru Non ASN Inpassing
Tunjangan guru inpassing ini adalah tunjangan-profesi yang diberikan kepada guru honorer yang sudah memiliki SK inpassing atau penyetaraan.
Jadi guru ini nantinya inpassing tunjangan profesinya disetarakan dengan PNS.
Ini merupakan kelebihan jika guru honorer memiliki SK inpassing. Dalam hal ini tunjangan profesi yang dibayarkan memang cukup tinggi di banding dengan TPG non PNS umum.
Tunjangan Guru Non PNS Inpassing
Adapun tunjangan guru non ASN Inpassing diatur dalam Persesjen Kemdikbud No. 18 tahun 2021. Jumlah besarannya yaitu 1 kali gaji pokok per bulan.
Adapun jumlah gajinya sesuai dalam PP. Nomor 15 tahun 2019 atau besaran tunjangan bisa tertera di SK Inpassing.
Guru non PNS yang non Inpassing Tunjangan guru non PNS non Inpassing diatur pula dalam Persesjen Kemdikbud No. 18 tahun 2021.
Guru akan menerima tunjangan penyetaraan sebesar Rp1.500.000 per bulan.
Tunjangan Khusus
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
Atau kita biasa mengenalnya tunjangan untuk daerah terpencil.
Artinya apabila ada guru yang bertugas di daerah yang dinyatakan daerah khusus atau daerah terpencil atau juga daerah perbatasan, maka bisa jadi guru tersebut termasuk penerima tunjangan khusus ini.
Tamsil
Menurut Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 dijelaskan bahwa tambahan penghasilan (Tamsil) adalah sejumlah uang yang diberikan kepada guru ASN di daerah yang belum memiliki sertifikat pendidik.
Tentunya guru ASN ini telah memenuhi kriteria sebagai penerima tamsil.
Dalam hal ini guru yang belum sertifikasi atau belum lulus program PPG, berarti guru ini masuk kedalam kategori penerima tambahan penghasilan atau tamsil.
5. Tunjangan Guru Honorer di RUU ASN
Dalam RUU Sisdiknas tersebut dijelaskan bahwa sertifikat pendidik bukan menjadi syarat utama guru untuk bisa mendapatkan tunjangan.
Mendikbudristek menjelaskan juga bahwa sertifikat pendidik adalah sebagai syarat untuk menjadi guru atau calon guru, dan bukan digunakan oleh seorang guru untuk mendapatkan tunjangan.
Nadiem menerangkan bahwa untuk memperoleh penghasilan yang layak, maka guru tidak lagi perlu menunggu antrean panjang untuk program PPG agar mendapatkan sertifikat pendidik.
”Bagi yang belum menerima tunjangan, mereka tidak perlu lagi antre untuk sertifikasi dan mengikuti program PPG lebih dulu. Banyak guru yang usianya sudah mendekati masa pensiun, mereka harus menunggu sampai kapan lagi? Mereka membutuhkan penghasilan yang layak sekarang, bukan nanti,” tagas Nadiem.
Sebab menurut Mendikbudristek ini, sudah sangat banyak guru yang sampai usia pensiun tetapi belum mendapatkan tunjangan resmi dari Pemerintah.
Sehingga hal ini harus segera diperbaiki agar guru bisa menerima tunjangan tanpa harus menunggu dalam waktu yaang lama dan mengantre untuk sertifikasi.
Dengan kata lain, tunjangan sertifikasi rencananya akan diputihkan bagi guru-guru non sertifikasi atau honorer.
Kemdibudristek juga menjelaskan RUU Sisdiknas salah satunya adalah sebagai upaya untuk memberikan penghasilan yang layak kepada para guru yang belum sertifikasi.
Bagi guru ASN yang belum sertifikasi akan diberikan tunjangan berdasarkan UU ASN, sedangkan bagi guru honorer diberikan berdasarkan UU Ketenagakerjaan.
Demikian informasi “Kebijakan Kemendikbudristek Perihal Tunjangan untuk Guru di Tahun 2023”.
Terima kasih sudah berkunjung, apabila artikel “Kebijakan Kemendikbudristek Perihal Tunjangan untuk Guru di Tahun 2023” ini bermanfaat, silahkan Klik LIKE dan SHARE kepada teman-teman yang lain.